Desa Plorengan

081373133255

Plorengan.desa@gmail.com

E-Mandiri

4

Kehadiran Aparatur Desa

RISNO

Kepala Desa

Belum Hadir

SABARNO

Sekretaris Desa

Belum Hadir

MUHAMAD AGUS MUAHOR

Kepala Urusan Keuangan

Belum Hadir

CASMO

Kepala Urusan TU dan Umum

Belum Hadir

JAMIL

Kepala Urusan Perencanaan

Belum Hadir

NIAT

Kepala Seksi Pemerintahan

Belum Hadir

BAMBANG

Kepala Seksi Kesejahteraan

Belum Hadir

TOWIYAH

Kepala Seksi Pelayanan

Belum Hadir

KUSWORO

Kepala Dusun 1

Belum Hadir

DASURI

Kepala Dusun 2

Belum Hadir

SAHID

Kepala Dusun 3

Belum Hadir

MAHBUL SUGI P

Kepala Dusun 4

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:543
Kemarin:230
Total:113.811
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:100.25.42.211
Browser:Tidak ditemukan

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Artikel / Berita

Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa


24 Januari 2020
121 Kali
SABARNO
 

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PLORENGAN

TAHUN ANGGARAN 2019

 

Assalamu ‘alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat Desa Plorengan yang saya hormati dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Desa Plorengan dapat menyusun Informasi  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Plorengan Tahun 2019.

Penyusunan dan penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini merupakan pemenuhan dari tanggung jawab kami sebagai Kepala Desa kepada masyarakat Desa Plorengan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2019. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini juga merupakan kewajiban Kepala Desa dalam  pelaksanaan ketentuan  Pasal 52  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); dan Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, dimana Kepala wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa memalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dalam hal ini media cetak maupun media elektronik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan sangat terkait dengan visi-misi Pemerintah Desa Plorengan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Plorengan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Plorengan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 yaitu

visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Plorengan Yang Tentram, Adil, Makmur Dan Religius 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi yang merupakan penjabaran dari visi dan merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan di desa, Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  merupakan pedoman dalam melaksanakan program  dan  kegiatan  pembangunan  Desa  Plorengan  Kecamatan  Kalibening Kabupaten Banjarnegara dalam  periode Tahun 2018-2024 yakni :

Misi pertama :

Mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang Prima, Cepat, Tepat dan benar.

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain :

  1. Peningkatan Kapasitas pemerintah desa tentang tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar
  2. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa agar pelayanan di desa dapat maksimal
  3. Menjalin kerjasama yang baik dengan BPD dan lembaga desa lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat

Misi kedua :

Melaksanakan program pembangunan desa secara transparan.

Arah  Kebijakan  Pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi ini antara lain :

  1. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pembangunan desa baik sebagai TPK maupun sebagai pekerja
  2. Memasang papan transparansi APBDes, Realisasi APBDes maupun papan nama kegiatan
  3. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

Misi ketiga :

Mewujudkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan umat beragama, dan fasilitas kehidupan beragama;

Arah  Kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi antara lain :

  1. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
  2. Peningkatan SDM tokoh-tokoh agama dengan pembinaan secara umum agar tidak mudah terpengaruh dengan golongan yang tidak bertanggungjawab.
  3. Memberi dukungan kepada tokoh agama dalam menyelenggrakan pendidikan keagamaan.

Misi keempat :

Mewujudkan perekonomian desa yang semakin kuat dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, potensi unggulan desa, dan lembaga ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian desa;

Arah  Kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi ini antara lain :

  1. Mendorong BUMDes dalam melakukan kegiatannya dengan menambahkan bidang-bidang usaha
  2. Memupuk modal BUMDes melalui penyertaan modal desa
  3. Mendukung masyarakat dalam mengelola industri rumah tangga
  4. Pelatihan tentang pengolahan produk desa

Misi kelima :

ketersediaan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya dan Olah raga;

Arah  Kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi ini antara lain :

  1. Meningkatkan fasilitas kesehatan seperti pengadaan alat POSBINDU
  2. Memberikan operasional kegiatan posyandu dan PAUD
  3. Memberikan dukungan kepada kelompok kesenian daerah
  4. Meningkatkan fasilitas prasarana olah raga desa

Misi Keenam :

Meningkatkan pelayanan penanganan masalah sosial, serta meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat miskin.

Arah  Kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  untuk mencapai misi ini antara lain :

  1. Mengutamakan penanganan masalah sosial pada keluarga miskin
  2. Melaksanakan pemugaran rumah tidak layak huni
  3. Melatih kemandirian masyarakat miskin dalam berwira usaha

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut pada tahun 2019 telah ditetapkan kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan sesuai dengan bidang kewenangan desa yang dilaksanakan dalam Peraturan Desa Plorengan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Plorengan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Plorengan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 , dan dianggarkan dalam Peraturan Desa Plorengan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Desa Plorengan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Desa Plorengan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Pencapaian visi dan misi tersebut secara bertahap telah tertuang dan terwadahi dalam kewenangan desa yang telah dilaksanakan pemerintah desa tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaran pemerintahan desa dilaksanakan atau diimplementasikan  melalui kegiatan:

  • memberikan penghasilan tetap bagi aparatur pemerintah desa, operasional lembaga kemasyarakat desa, dan memastikan pemerintahan desa dapat berjalan dengan optimal melalui operasional perkantoran desa. Kepala desa, perangkat desa dan staf pemerintah desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa, selain Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa Juga memperoleh tunjangan Jabatan serta Tambahan Tunjangan berupa penggarapan tanah bengkok. Jumlah perangkat desa Plorengan terdiri 1 kepala desa, 1 sekterataris desa, 3 kepala urusan, 3 kepala seksi, 4 kepala dusun dan 1 staf Perangkat Desa. Operasional perkantoran desa dimaksudkan untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan desa dengan bentuk penyediaan keseluruhan kebutuhan rutin desa, pengadaan barang modal perkantoran, pemberian tunjangan pengelola keuangan desa, pengurus aset desa serta pemeliharaan aset desa.
  • Bagi BPD diberikan operasional pelaksanaan kegiatan dan tunjangan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari ketua, wakil ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan anggota. Selama setahun di 2019 BPD telah melaksanakan musyawarah desa sebanyak 2 (dua) kali yaitu dalam Musyawarah Desa dan Musrenbangdes, sedangkan sidang BPD dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali untuk menyepakati peraturan desa bersama dengan pemerintah desa.
  • Operasional RT/RW setiap tahun diberikan dalam bentuk insentif sesuai dengan kemampuan keuangan desa sebagai penunjung kegiatan kelembagaannya sesuai dengan tugas dan fungsi RT/RW. Wilayah Desa Plorengan Memiliki RT sebanyak 16 dan RW sebanyak 6. Pertemuan RT/RW  dengan pemerintah desa guna menjalin komunikasi dan menyampaikan informasi terkait dengan pemerintahan desa, dalam waktu yang dibutuhkan.
  • Guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa juga dilakukan kegiatan musyawarah desa. Penyusunan RKPDesa dilakukan untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban disusun pula laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaran pemerintahan desa kepada BPD serta memuat informasi penyelenggaran pemerintah desa kepada masyarakat. Musyawarah Dusun dilaksanakan di 4 (empat) dusun dalam rangka penyusunan RKPDesa 2019.
  • Penyusunan anggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2019 jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp 1.959.710.032,- dengan jumlah belanja Rp 1.851.546.167,- sehingga terdapat surplus Rp 108.546.865,- penerimaan pembiayaan Desa yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 82.475.898,- pengeluaran pembiayaan Desa sebesar Rp 54.245.500,- sehingga sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sampai saat ini sebesar Rp 136.394.263,-
  • Dalam menata aset pemerintah desa dan peningkatan pendapatan asli desa dilaksanakaan pengelolaan aset desa, antara lain dengan inventarisasi tanah desa, penataan tanah kas desa, dan penegasan batas tanah-tanah desa.
  • Dalam rangka tugas pembantuan pencapaian pelunasan pajak bumi dan bangunan, dilaksanakan kegiatan intensifikasi PBB, fasiltasi pembayaran PBB dan juga update data PBB yang dilakukan di setiap dusun. Capaian pelunasan PBB di Desa Plorengan tahun 2019 dari target Rp 46.217.236,- tercapai sebanyak Rp 46.217.236,- atau 100% dari wajib pajak sebanyak 787 orang.
  • Guna memberikan pemahaman tentang peraturan yang dibuat Desa, dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan desa kepada tokoh masyarakat. Peraturan desa yang disosialisasikan antara lain tentang RKPDesa, APBDesa, dan peraturan-peraturan lain diatasnya yang perlu disampaikan atau disosialisasikan kepada warga masyarakat.
  • Dalam penyusunan regulasi ditingkat desa pemerintah desa bersama BPD telah menetapkan program legislasi desa untuk dibahas pada tahun 2019. Pada tahun 2019 jumlah peraturan desa yang ditetapkan sebanyak 8 Peraturan Desa. Sedangkan keputusan kepala desa sebanyak 25.

 

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan atau diimplementasikan  melalui kegiatan:

  1. Guna meningkatkan prasarana transportasi yang lebih nyaman kepada warga, dilakukan pembangunan Jalan rabat beton yang terletak di dukuh Bungkaran dengan panjang 375m dan di sertai bangunan pendukung berupa talud jalan sepanjang 80m yang terbagi 6 titik. kemudian Talud jalan Desa di setiap titik rawan longsor sebanyak 8 titik dengan panjang total 221m dan pembangunan drainase jalan sebanyank 3 titik dengan panjang total 498m, pembangunan talud tebing pemukiman di Dusun Tasari dengan panjang 33 m, perkerasan jalan grenyeh lanjutan dengan panjang 493m dan di sertai bangunan pendukung berupa talud jalan sepanjang 49m yang terbagi 3 titik, Untuk sarana pendidikan di bangun pagar tralis dan halaman bermain untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di dusun Tasari, Untuk menunjang sektor pertanian di bangun Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 2 titik yang terletak di dusun Tasari sepanjang 550m dan dusun Plorengan sepanjang 900m.
  2. Guna meningkatkan kebersihan dan kesehatan masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhea air bersih di Desa telah dibangun Sarana Air Bersih (SAB) yang terletak di dusun Susukan dan untuk kesehatan telah dialokasikan juga untuk kegiatan penunjang berupa alat kesehatan Posbindu.
  3. Selain pembangunan juga telah dilaksanakan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 11 unit dengan harapan sebagai peningkatan kwalitas hidup bagi rumah tangga miskin.
  4. Sebagai salah satu pelaksanaan misi mendorong kegiatan keagamaan warga, pemerintah desa juga melakukan fasilitasi/bantuan insentif terhadap guru/ tenaga pengajar TPQ di seluruh wilayah desa plorengan.
  5. Selain kegiatan yang bersifat fisik dalam pelaksanaan pembangunan desa juga dilaksanakan kegiatan yang bersifat non fisik yaitu pembinaan dan pengelolaan PAUD, Posyandu, Posbindu, dan fasilitasi kader kesehatan desa. Pembinaan dan pengelolaan untuk PAUD, TRIBINA yang diberikan dalam bentuk insentif kepada kader Posyandu Guru pendidikan TPQ, PPKBD dan guru PAUD.

Pembinaan dan pengelolaan Posyandu diberikan dalam bentuk pemberian makanan tambahan, pembelian alat-alat posyandu, dan insentif kader Posyandu. Sedangkan untuk kader TRIBINA diberikan dalam bentuk fasilitasi pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan.

Jumlah guru dan pengelola PAUD sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 3 orang yang berasal dari warga desa. Jumlah kader Posyandu sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak  35 orang, dan kader tribina 20 orang serta kader PPKBD 1 orang.

  1. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang pembinaan kemasyarakatan desa dilaksanakan atau diimplementasikan  melalui kegiatan:

  1. Pembinaan kelompok seni budaya dan pengembangan seni budaya lokal, melalui kegiatan pelaksanaan merdi desa/ruwat bumi. Jumlah kelompok seni budaya yang ada sebanyak 3 kelompok dengan jenisnya seperti kelompok jathilan / kuda lumping, kelompok rebana, dan kelompok rudad. Selain itu pengembangan seni budaya lokal dengan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok seni budaya untuk tampil dalam even-even keagamaan dan peringatan hari besar nasional maupun hari besar islam yang dilaksanakan oleh warga masyarakat dan Pemerintah Desa.

Pelaksanaan merdi bumi desa/ruwat bumi dilakukan untuk menunjukan rasa syukur terhadap yang maha kuasa dengan di laksanakan ruwat bumi berupa pagelaran wayang kulit, dengan pembiayaan dari swadaya masyarakat.

  1. Guna peningkatan keimanan dan ketaqwaan, warga masyarakat melaksanakan kegiatan keagamaan yang melibatkan seluruh perangkat desa dan warga desa yaitu pelaksanaan peringatan hari besar islam seperti peringatan maulud nabi, isra mi’raj, idul fitri dan pengajian rutin yang di laksanakan setiap sebulan sekali yang dilaksanakan di masing-masing dusun, dengan maksud meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga masyarakat dan mempererat tali persaudaraan antar warga.
  2. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan desa dengan pembinaan LPMD/LP3M, PKK, Karang Taruna. Pemerintah desa memberikan perhatian bagi lembaga kemasayarakatan desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu kepada LPMD/LP3M, PKK dan Karang Taruna diberikan dana operasional dalam bentuk kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi lembaganya.

LPMD/LP3M desa telah terbentuk dengan kepengurusan yang masih aktif, Lembaga PKK terbentuk dengan kepengurusan lengkap, Karang Taruna kepengurusannya masih aktif. Kegiatan masing-masing lembaga tersebut didukung dengan penganggaran sesuai kemampuan APBDesa.

  1. Pembinaan generasi muda dengan pembentukan dan pengktifan kelompok olahraga, fasilitasi kegiatan pemuda, kelompok seni pemuda. Kelompok olah raga pemuda terutama dari kelompok sepak bola yang anggotanya dari seluruh padukuhan melalui Sekolah Sepak Bola Desa (SSB). Bagi kelompok ini diberikan bantuan pengadaan sarana olah raga seperti bola, kaos team dan perlengkapan pelatihan, serta difasilitasi apabila akan mengadakan pertemuan kelompok dan fasilitasi kegiatan pemuda lainnya dalam menunjang kreatifitas mereka.

Kelompok seni budaya pemuda terdiri dari group musik, group jathilan/ kuda lumping, group gamelan, group rebana dan group musik lainnya. Ada 6 group kesenian dan budaya yang dilaksanakan oleh pemuda desa.

  1. Pekan olah raga desa dilaksankan sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan warga, mencari bibit-bibit atlit olah raga dari desa serta sebagai ajang menjalin persahabatan antar warga melalui kompetisi yang positif. Pekan olah raga desa diikuti oleh semua lapisan masyarakat dengan mempertandingkan cabang olah raga sepak bola, Selain itu untuk menambahkan kemeriahan juga dipertandingkan lomba-lomba olah raga permainan tradisional seperti tarik tambang, Kebersihan Lingkungan, Gapura, Tumpeng, dan berbagai lomba anak-anak yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke 74 tahun 2019 di Desa Plorengan.

 

  1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan atau diimplementasikan  melalui kegiatan:

  1. Peningkatan Kapasitas bagi Lembaga Desa, masyarakat desa dan Relawan Kesiapsiagaan Bencana di tingkat Desa.
  2. Pelatihan bagi kelompok perempuan, diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan merajut.
  3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan penyusunan perencanaan desa.
  4. Pengadaan Sistim Informasi Desa/Web Desa.
  5. Pemberian bantuan insentif bagi tenaga pendidikan tingkat desa.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2019 kami sampaikan kepada warga masyarakat pada umumnya dan warga Desa Plorengan pada khususnya, dengan harapan akan memperoleh tanggapan serta masukan dari masyarakat baik secara lesan maupun tertulis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik. Tanggapan dan masukan tersebut dapat disampaikan kepada Pemerintah Desa Plorengan dengan alamat Jl. Desa Plorengan RT 001 RW 001 Kalibening Banjarnegara 53458, Email plorengan.desa@gmail.com

 Kami menyadari masih terdapat kegiatan di bidang kewenangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif senantiasa kami harapkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dalam rencana pembangunan jangka menengah desa yang telah disepakati bersama.

Kegiatan di bidang kewenangan yang telah mencapai hasil optimal merupakan kerja keras semua pihak, baik pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Desa mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi dan dukungan dari semua pihak.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.

Plorengan,     Januari 2020

 KEPALA DESA PLORENGAN

 

            RISNO

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail
Komentar
Isikan Jawaban

Komentar Facebook

Komentar Facebook

E-Mandiri

Desa Plorengan

Kecamatan Kalibening
Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN

Jumlah Penduduk

1952

LAKI-LAKI

1776

PEREMPUAN

3728

TOTAL